Gorontalo, 25 September 2014. BPK RI Perwakilan Gorontalo didatangi oleh sejumlah LSM yang mengatasnamakan LSM Merdeka dengan maksud melakukan demonstrasi atas integritas pemeriksa BPK Perwakilan Gorontalo dalam pelaksanaan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang terkait dengan PDAM Kabupaten Gorontalo.
Dalam Orasinya, Ketua LSM Merdeka Gunarwan Husin mempertanyakan atas pemberian opini WTP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2009 dan seterusnya yang dalam LHPnya sama sekali tidak mengangkat persoalan pengadaan dan sisa penggunaan pipa-pipa yang ada pada PDAM Kabupaten Gorontalo yang terbengkalai sehingga dapat merugikan daerah/Negara milyaran rupiah.
BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo melalui Kepala Sekretariat Perwakilan Mardiah dan Ketua Tim Senior Alfiannor menyampaikan bahwa pemeriksaan PDAM dalam pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pemeriksaan laporan keuangan PDAM yang telah Audited oleh Akuntan Publik atau KAP, berdasarkan hasil tersebut BPK meyakini bahwa kewajaran Laporan Keuangan PDAM tersebut sebagai penyempurna Laporan Keuangan Konsolidasi antara Pemerintah Daerah dan PDAM. Sehingga tidak ditemukan sinkronisasi antara Opini yang diberikan dengan pemanfaatan sisa pengadaan tersebut.
Terkait dengan pengadaan pipa yang dilaksanakan PDAM dan sisa pengadaan tersebut terbengkalai, BPK RI Perwakilan Gorontalo menyampaikan akan menampung informasi ini dan m
enjadi informasi tambahan dalam pelaksaanaan pemeriksaan yang akan datang.
