Membangun Integritas: BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Gelar Kegiatan Pengarahan dan Edukasi

 

Gorontalo (11/1/2024) – BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan Pengarahan Kepala Perwakilan dan Edukasi Penguatan Integritas oleh Itama yang diselenggarakan di Auditorium Lantai II. Acara ini merupakan upaya konkret untuk memperkuat nilai integritas di kalangan pegawai.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan sambutan dan pengarahan dari Kepala Perwakilan, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya penguatan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi BPK. Ahmad Luthfi juga menyoroti peran sistem keluarga sebagai salah satu elemen penopang keberhasilan penguatan integritas bagi pegawai.

Selanjutnya, tim Itama (Inspektorat Penegakan Integritas) turut berperan aktif dalam acara ini dengan menyajikan beberapa materi Penguatan Integritas. Materi pertama mencakup Penguatan Integritas Pelaksana BPK, memberikan wawasan dan pedoman praktis bagi pelaksana tugas audit. Kemudian, materi selanjutnya menyentuh tentang Mekanisme Kontrol Keuangan dan Efektivitas (MKKE), yang menjadi inti dari integritas dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu poin utama yang diangkat dalam kegiatan ini adalah materi tentang Pengendalian Gratifikasi. Tim Itama memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya memahami, mencegah, dan mengendalikan gratifikasi dalam lingkup pekerjaan di BPK. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menjaga independensi dan integritas,

Partisipasi aktif para pegawai dalam kegiatan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas. Diharapkan, edukasi dan pengarahan yang diberikan oleh Itama dapat memberikan dampak positif dalam membentuk budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Melalui kegiatan ini, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugasnya dengan standar tinggi dan memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas.