Pada Rabu, 17 Agustus 2016, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengadakan upacara bendera memperingati HUT ke-71 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam upacara tersebut dibacakan pula Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/TK/Tahun 2016 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya masing-masing kepada Bapak Bingkros Hutabarat, Ary Fibrianto, Suko Wijiyuwono dan Christiane Rotua Sitorus.
Tema yang diangkat dalam peringatan HUT ke-71 ini adalah Indonesia Kerja Nyata. Dengan momentum ini diharapkan seluruh bangsa Indonesia mampu mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan kerja nyata untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.
BPK harus bersyukur dan bangga karena merupakan salah satu lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945. Sesuai dengan visi yang dimiliki yakni “Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan berkualitas dan bermanfaat”. Oleh karenanya hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat bermanfaat untuk lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk pencapaian tujuan negara.
Salah satu tolok ukur manfaat dapat dilihat dari tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Pada periode 2010-2014, rekomendasi BPK yang ditindalanjuti adalah 64%. Hal ini harus ditingkatkan sehingga manfaat pemeriksaan semakin meningkat. Selain itu, penyetoran uang pada periode tersebut mencapai Rp32,56 triliun, dan BPK telah menyerahkan 445 temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana senilai 45,1 triliun kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.
Capaian lain dari BPK adalah laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-9 kalinya sejak 2007. Selain itu, Laporan Kinerja BPK memperoleh predikat A dalam tiga tahun berturut-turut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Namun selain beberapa capaian tersebut, ada tantangan yang tidak ringan yang dihadapi BPK, yakni pendapatan negara yang tidak tercapai membawa dampak pada pemotongan anggaran, termasuk anggaran BPK. Oleh karenanya kita harus cermat dan kreatif agar kinerja semakin efektif dan efisien. Semoga semua langkah kita dijadikan sebagai ladang amal ibadah dan kebaikan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Aamiin.
Dirgahayu Republik Indonesia!
MERDEKA!! MERDEKA!! MERDEKA!!
